ANGKUTAN BATUBARA MERESAHKAN MASYARAKAT LEMATANG - Koran Digital MATA JURNALIS

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Jumat, 16 April 2021

ANGKUTAN BATUBARA MERESAHKAN MASYARAKAT LEMATANG


Muara Enim, Matajurnalis.com -- Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, mencabut Pergub Sumsel No. 23 Tahun 2012 Tentang Transportasi Angkutan Batubara sejak 08 November 2018. Semua angkutan batubara yang melalui jalan umum di darat dilarang.Kebijakan ini mendapat dukungan pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Muara Enim dan yang selama ini terganggu dengan angkutan batubara di darat atau  melalui jalan umum.


Namun saat ini, tidak semua perusahaan batubara menggunakan jalan khusus atau kereta api. Ada yang menggunakan jalur air yakni melalui Sungai lematang, angkutan batubara di Sungai lematang saat ini mendapat kritikan dari masyarakat desa Siku yang tergabung dalam forum masyarakat Siku Peduli Lingkungan, menurut Supri sebagai ketua forum, menyampaikan bahawa angkutan batubara yang melintas di sungai lematang memberi dampak yang sangat merugikan masyarakat 


Kini beberapa perusahaan swasta yang bergerak di pertambangan batu bara yang berlokasi di Desa Gunung Raja Kec. Empat petulai dangku Kab. Muara enim kembali meresahkan warga, namun bukan melalui jalur darat lagi melainkan jalur air Sungai Lematang.

Hal ini membuat warga pesisir Lematang khususnya sekelompok masyarakat desa Siku geram, karena bisa membuat kerugian untuk masyarakat pesisir Lematang, Jumat (16/04/2021).



Akhir Ahir ini banyak warga protes terhadap Perusahaan yang mengangkut Batu bara melalui jalur sungai Lematang. Sampai akhirnya masyarakat desa Siku membentuk “Forum masyarakat Siku Peduli Lingkungan”. beliau memohon kepada Pihak yang Terkait, Perusahaan yang melaksanakan kegiatan angkutan batu bara ini agar memperhatikan dan mencari solusi agar persoalan yang dihadapi masyrakat bisa diatasi 

Menurutnya Tanah milik masyarakat di pinggir sungai lematang mengalami abrasi akibat dari ombak yang ditimbulkan oleh lalulintas tongkang, lama kelamaam bakalan habis kalau Tongkang pengangkut Batu bara di biarkan terus melewati jalur Sungai Lematang, memang bagi pihak pihak yang lain tidak merasa dirugikan, karena tanahnya tidak berada di pinggiran sungai Lematang” ungkap Supri


Di tambah lagi menurut banyak laporan masyarakat air sungai menjadi tercemar oleh limbah Batu bara, dan juga mengganggu aktivitas nelayan yang kesehariannya mencari nafkah di sungai Lematang tersebut,” ungkap warga setempat.


Setelah melihat dan mendengar langsung dari masyarakat pesisir lematang warga desa-desa di kab. muara Enim dan desa di pesisir lematang Kabupaten muara Enim masyarakat meminta supaya angkutan Batubara melalui sungai Lematang untuk dihentikan sebelum jelas status operasionalnya. Kepada pemangku kepentingan secepatnya direspon,” ungkap Supri Tokoh  Masyarakat Empat Petulai  Dangku

Saya dan masyarakat akan menggiring hal ini dan rencana akan mengirim surat kepada pihak kepolisian untuk meminta izin melakukan aksi penyetopan tongkang angkutan batubara yang melintas di desa kami. Dan kami memohon kepada Bapak Plh Bupati Muara Enim sekaligus Gubernur Sumatera Selatan agar menindaklanjuti protes kami sebagai masyarakat yang dirugikan dan merasakan secara langsung dampak dari kegiatan angkutan batubara di sungai Lematang.

Surat Nota protes akan kami tembuskan ke Dirjen Perhubungan Laut Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dirjen Lingkungan hidup RI, Pemkab muara enim, Pemkab penukal abab lematang  Perhubungan muara Enim Tutupnya.


Terkait hal ini Pjs Kepala desa Siku Sabriansyah, SH. menyampaikan bahwa mediasi antara masyarakat dan perusahaan sudah selesai dilaksanakan. Namun saat ditanya terkait hasil musyawarah itu Pjs Kades mengungkapkan agar ditanyakan langsung kepada Sekdes sebab beliau tidak menghadiri pertemuan itu.



Senada dengan hal ini, Camat Petulai dangku Arman Sarijaya, SH. mengungkapkan bahwa persoalan itu sudah di panggil oleh Polres Kab. Muara enim untuk dimediasi. Menurutnya Pihak kecamatan Empat petulai dangku tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah baik oleh perusahaan maupun masyarakat sebab persoalan ini masih ditingkat desa. Namun hasil dari musyawarah itu beliau mengarahkan untuk ditanyakan kepada Pjs Kepala desa Siku*. (Tn)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad

Responsive Ads Here