Kejati Tetapkan FZ Sebagai Tersangka, DPD LAI Sumsel Apresiasi Setinggi Tingginya - Koran Digital MATA JURNALIS

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Selasa, 16 Maret 2021

Kejati Tetapkan FZ Sebagai Tersangka, DPD LAI Sumsel Apresiasi Setinggi Tingginya


INDRALAYA, MJ - Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Aliansi Indonesia (DPD LAI) Sumatera Selatan, melalui ketua Investigasi Yongki Ariansyah, S.H mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi ( Kejati)  Sumatera Selatan.

Diantara kinerja Kejati yang diapresiasi diantaranya telah ditetapkannya FZ Pejabat ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU PR), Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sebagai tersangka pada pengerjaan proyek peningkatan ruas Pelabuhan Dalam - Indralaya, berdasar surat penetapan kejati Sumsel 10 maret 2021.

Apresiasi yang disampaikan Yongki Ariansyah, S.H atas  kinerja Kejati Sumsel yang telah mentetapkan FZ sebagai tersangka, akan tetapi LAI BPAN DPD Sumsel meminta Kejati untuk kembali memeriksa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) pada pyoyek tersebut karena sudah dua kali dianggarkan pada tahun 2017-2018 yang sudah menelan anggaran lebih dari 35 milyar.

Bukan itu saja pihak kejati juga sudah memeriksa Kontraktor PT Giovani  Bersaudara Sukses Abadi sebagai pemenang tender yang mengerjakan proyek peningkatan jalan Pelabuhan Dalam - Indralaya tahun anggaran 2017.

Proyek Jalan Pelabuhan Dalam - Indralaya yang menggunakan anggaran 2017 dan 2018 tersebut menelan total anggaran kurang lebih 36 miliar, telah diduga terindikasi Korupsi penyimpangan anggaran sebesar 3.2 miliar.

" Ya, kami mengapresiasi kinerja Kejati Sumsel yang telah menetapkan FZ, aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PU PR) Pemkab Ogan Ilir sebagai tersangka tindak pidana korupsi proyek peningkatan pembangunan jalan pelabuhan dalam - Indralaya bersumber dari APBD 2017 dan 2018," katanya.

Selanjutnya yongki mendesak pihak kejati untuk melakukan pemanggilan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan PPTK serta Kontraktor PT Bandar Selaya Mandiri, untuk melakukan pengauditan dan investigasi khusus  atas pemyimpangan pekerjaan peningkatan ruas jalan tersebut.

" Kita meminta kepada pihak kejati untuk memanggil yang terlibat, baik Pengguna Anggaran, KPA, PPK dan PPTK serta PT Bandar Selaya Mandiri untuk dilakukan pengauditan, dan investigasi khusus atas pemyimpangan pekerjaan proyek jalan tersebut," tegas Yongki. (red)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad

Responsive Ads Here