Gegara Pecat TKS Pelakor, Kepala Dinsos Ogan Ilir Disomasi - Koran Digital MATA JURNALIS

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Sabtu, 27 Februari 2021

Gegara Pecat TKS Pelakor, Kepala Dinsos Ogan Ilir Disomasi


INDRALAYA. matajurnalis.com - Perkara Perselingkuhan dan pernikahan siri yang terjadi di Indralaya, Ogan Ilir beberapa waktu lalu, kini memasuki babak baru.

Setelah dipecat sebagai TKS, FT (30 tahun) yang dilaporkan merebut suami orang, melayangkan somasi kepada Kepala Dinsos Ogan Ilir.

Hak tersebut diungkapkan sendiri oleh Kepala Dinsos Ogan Ilir, Irawan Sulaiman.

"Saya disomasi oleh kuasa hukum FT," kata Irawan ditemui di sela kegiatan pembagian bansos di Pemulutan, Ogan Ilir, Jumat (26/2/2021).

Somasi tersebut, kata Irawan, diterimanya belum lama ini atau beberapa hari yang lalu.

"Kalau tidak salah, somasi kepada saya itu hari Rabu atau Kamis pekan lalu. Tanggal 17 atau 18 Februari. Sekitar itulah," ungkap Irawan.

Ia mengatakan, pemecatan FT dilakukan setelah Dinsos Ogan Ilir menerima kabar FT dilaporkan ke polisi karena perkara perselingkuhan.

"(Diberhentikan) karena dinilai mencemarkan nama baik instansi," tegas Irawan.

Jika tidak melakukan pemecatan, kata Irawan, ia khawatir mendapat konsekuensi lebih besar, yakni tekanan dari masyarakat.

"Kalau tidak diberhentikan, bagaimana? Nanti malah dituduh Kepala Dinsos mendukung perbuatan itu. Ya sudah, saya pilih disomasi, saya siap," tegas Irawan lagi.

Sementara AL (38 tahun), PNS di Dinsos Ogan Ilir yang menjadi selingkuhan FT, kini masih bekerja seperti biasa.

Namun AL telah diberi pernyataan tidak puas dari pimpinan.

"Pelanggaran itu konsekuensinya ada tiga. Teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas dari pimpinan. Tapi dia (AL) masih ngantor," terang Irawan.

Meski demikian, keputusan tentang status ASN yang dinilai melanggar ketentuan, tetap diserahkan kepada Sekda Ogan Ilir.

Adapun Dinsos tak memiliki wewenang untuk memberhentikan AL, seperti halnya memberhentikan FT yang merupakan TKS.

"Kewenangan tetap di Sekda dengan menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat dan BKD," jelas Irawan.Red

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad

Responsive Ads Here