Pendamping Sosial Langgar Aturan, Kadinsos Irawan Sulaiman : Jika Terbukti Akan Kita Rekomendasikan - Koran Digital MATA JURNALIS

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Kamis, 28 Januari 2021

Pendamping Sosial Langgar Aturan, Kadinsos Irawan Sulaiman : Jika Terbukti Akan Kita Rekomendasikan


OGAN ILIR, MJ. - Pendamping Sosial baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Yang mendirikan E - Warung BRI LINK dan menjadi suplayer (Pemasok) bahan pangan harus mengundurkan diri sebagai Pendamping Sosial, baik itu sebagai Pendamping PKH maupun BPNT Tenaga Kerja Sosial Kecamatan(TKSK).

Pendamping Sosial hanya bertugas mendampingi, bukannya mendirikan Ewarung BRI LINK atau menjadi suplayer (pemasok) bahan pangan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Hal Tersebut disampaikan langsung Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Ogan Ilir Irawan Sulaiman kepada awak media, terkait adanya dugaan oknum pendamping PKH yang mendirikan,dan memiliki E Warung BRI Link, Ia Mengatakan Sudah jelas secara aturan Pendamping sosial baik pendamping PKH maupun pendamping BPNT itu mendampingi bukan jadi pemasok atau memiliki e - warung.

" Ya, secara aturan mereka pendamping sosial itu baik PKH Maupun pendamping BPNT tinggal pilih, kalau mereka mau dirikan e warung atau jadi supliyer (pemasok) mereka harus mengundurkan diri sebagai pendamping, baik pendamping PKH maupun pendamping Sembako BPNT," katanya, kamis (28/1/2020) diruang kerjanya.

Dijelaskan Irawan, pihaknya dalam hal ini Dinas Sosial telah menyampaikan kepada para pendamping PKH, dan Pendamping BPNT terkait peraturan menteri dan hal - hal yang sudah diatur.

" Ya, sebenarnya mereka para pendamping ini mengetahui, kalau masyarakat dan kawan - kawan media ada temuan dilapangan mereka terindikasi memiliki e warung, menekan KPM supaya ambil bantuan di ewarung tertentu itu pelanggaran,"ujarnya.

Irawan juga menerangkan, terkait adanya temuan dilapangan tersebut pihaknya akan mejalanakan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) dengan mengecek kebenaran temuan tersebut.

" Ya, kalau memang ada laporan dari masyarakat dan temuan kawan - kawan media, kami akan mengecek kebenarannya jika itu benar kami akan merekomendasikan kekementerian sosial (Kemensos RI), Surat Peringatan (SP) 1, SP 2 dan SP 3 itu kewenangan dari kita, yang terberat SP 3 diiringi rekomendasi itu bisa diberhentikan" terangnya.(Aza)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad

Responsive Ads Here