Miliki BRI LINK, Pendamping PKH Ini Mengaku Tidak Ada Aturan Yang Melarang - Koran Digital MATA JURNALIS

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Senin, 25 Januari 2021

Miliki BRI LINK, Pendamping PKH Ini Mengaku Tidak Ada Aturan Yang Melarang


OGAN ILIR,MJ. - Sejumlah Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir berulah, disinyalir dikarenakan ingin meraup keuntungan secara pribadi oleh sebab itulah beberapa pendamping PKH Kecamatan di Ogan Ilir nekat memiliki e warung BRI LINK.

Walaupun dalam penyaluran bantuan tunai mereka tidak mengarahkan kesatu agen BRILINK, jelas pendamping tersebut diduga sudah menyalahi aturan dikarenakan mereka sudah memiliki BRI LINK.

Erni (38) satu diantara Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir kepada awak media mengatakan, bahwa ia diangkat sebagai pendamping sejak tahun 2013 dan mendirikan E Warung Brilink sejak 2016," Ya Briliink yang didirikan murni bisnis pribadi sebelum bansos himbara,sedangkan non tunai 2018 untuk kecamatan Rantau  Panjang baru kami sendiri," katanya.

Selain itu Erni yang juga merangkap sebagai Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) nekat mengatakan, bahwa tidak ada aturan yang melarang dirinya sebagai pendamping PKH untuk membentuk dan memiliki E warung BRI LINK.

Secara tidak langsung dan tanpa ia sadari sudah sangat jelas E sebagai pendamping menabrak dan meniadakan aturan, terutama Peraturan Menteri Sosial No 20 tahun 2019 pasal 39 ayat 1 huruf b yang berbunyi dilarang membentuk E Warung,  yang dianggapnya tidak ada.


" Tidak ada aturan pendamping PKH untuk membentuk BRI LINK, mohon maaf ini sifatnya murni bisnis pribadi, ini juga pengajuannya tidak ada rekom dinas, bank langsung murni bisnis pribadi," ujar Erni selaku pemdamping PKH Kecamatan Rantau Panjang.


Padahal didalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) sudah sangat jelas bahwa para pendamping yang notabene sebagai pendamping PKH Kecamatan tidak diperkenankan membentuk E Warung BRI LINK.


Sementara itu, Permensos No 20 tahun 2019 Pasal 39 (1) Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dan pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) dilarang:

a.mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:

1. melakukan pembelanjaan di e - warong tertentu;

2. membeli bahan pangan tertentu di e - warong; 

dan/atau

3. membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu 

di e-warong.

b. membentuk e-warong; 

c.menjadi pemasok bahan pangan di e - warong dan

d. menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan 

penyaluran BPNT.(2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 40 (1) Koordinator wilayah, koordinator daerah kabupaten/kota, dan pendamping sosial Bantuan Sosial pangan yang terbukti melanggar Pasal 35, Pasal 37

dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif oleh direktur jenderal yang menangani pelaksanaan BPNT. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberhentian sebagai koordinator wilayah, koordinator daerah kabupaten/kota.

Berdasar pantauan awak media dilapangan bukan Erni saja sebagai pemdamping PKH yang diduga menjalankan bisnis E Warung BRI LINK, diduga ada pendamping Sosial lain yang nyambi memiliki E Warung BRI LINK dan menjadi pemasok bahan pangan untuk KPM di Kabupaten Ogan Ilir.(Aza)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad

Responsive Ads Here