MUARA ENIM,MJ. -- Kebijakan pengalihan dana desa tersebut sesuai dengan Permendes PDTT No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendes, PDTT No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pemberian bantuan BLT menggunakan dana desa artinya lebih diutamakan daripada membangun fisik sebuah desa, sebanyak 25 persen hingga 35 persen dana desa tersebut harus dialihkan untuk Bantuan Langsung Tunai/BLT.

Sebelumnya pernah terjadi didesa Air Nau,kini terdapat lagi keluhanan dari masyarakat  Desa Suban Jeriji Kec.Rambang Niru , lagi lagi masalah Bansos ( Bantuan Sosial ) yang terkesan tidak adil serta tidak tepat sasaran, dua orang warga Desa Suban Gerigi  mengeluh karena tak mendapatkan bantuan dana sosial didesa tersebut, seperti : PKH, KIS, BLT-DD, serta bantuan yang lainnya.

Padahal menurut pengakuannya kepada media ini,mereka merupakan warga setempat yang notabene pribumi serta layak masuk dalam daftar penerima  bantuan alias ekonomi lemah.

Sementara mereka berdua sudah berulang mengajukan KK dan KTP ke pihak Pemerintah Desa setempat, namun saat ada dana bantuan yang disalurkan mereka berdua tidak kebagian ataupun terlewatkan.

Kedua warga tersebut berharap dengan dipublikasikan oleh pihak media, keluhan nya sampai kepada Sang Kepala Desa dan nantinya mendapatkan perhatian oleh pemerintah Kabupaten dan pemerintahan setempat.

Berikut sekilas kutipan keluhan warga Desa Suban Jeriji ini kepada awak media,jum'at (01/10/2020).

“salah satu warga yang merasa dirinya berhak mendapatkan bantuan Sosial mengeluh atas pemerintahan Kepala Desa ( SARBENI ), dan kesannya dalam mengatasi masalah Bansos didesa tersebut tidak tepat sasaran” ungkap warga berinisial SAR (45) yang sudah beberapa kali mengajukan permohonan Bantuan Sosial dan sudah beberapa kali memberikan data seperti KK dan KTP namun sampai saat ini katanya tidak tersentuh sedikit pun bantuan sosial terhadap dirinya.

Seirama dengan warga berinisial SAR seorang ibu Rumah tangga yang berinisial (SU) dengan nada mengeluh mengutarakan kepada awak media,matajurnalis.com

“Kami Pak galak (baca : acap kali) dipintak KK dan KTP Tapi bantuan yg kami harapkan sampe sekarang dak muncul muncul pak, sudah tuh pak masalah bantuan COVID 19 ado warga yg rumahnyo Bagus ado motor duo ikok dapat bantuan,sedangke kami idak pak,” bebernya dengan dialeg khas Sumsel.

"Jangan ke Bantuan PKH same BLT-DD yang cak itu pak,calok regeh seribu kami bai dak uleh,( baca : jangankan Bantuan PKH dan BLT-DD ,terasi harga seribu aja kami nggak dapat pak ).

Ditempat lain saat kami tanyakan Hal ini kepada salah seorang narasumber (BAN) yang pernah menjabat sebagai mantan perangkat didesa suban Jeriji ini mengatakan ,"Tentunya dalam hal ini sudah pasti akan menimbulkan kecemburuan sosial dan saya sudah sering sampaikan kepala kepala desa ( SARBENI ) Namun ia selalu berdalih dengan pemerintahan yang lama,namun menurut (BAN) apa mungkin tidak bisa diubah data yang benar benar layak untuk mendapatkan Bantuan Sosial didesa kami ini,seharusnya pemerintahan yang sekarang didesa Suban Jeriji ini lebih memperhatikan lagi kepentingan Warga,mana yang layak dak tidak layak."Tegasnya kepada awak media.

Jadi pak harapan kami sebagai warga desa pribumi Suban Jeriji Kec.Rambang niru berkeinginan agar kedepannya warga yg benar benar layak  lebih diperhatikan oleh pihak pemerintahan desa dan  bisa berlaku adil terhadap kami.”Ucap ketiga warga tersebut seraya dengan nada berharap.

Sementara Kades Suban Jeriji yang coba dimintai tanggapannya mengenai pengakuan warganya itu, sedang tidak berada dikediamannya dan belum bisa dihubungi melalui via telpon. # Tn

Posting Komentar