MUARA ENIM,MJ. -- Dalamrangka mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik transfaran dan profesional dengan berorientasi pada pelkasanaan program.pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai peraturan perundang undangan.Dengan merujuk:Undang undang no.8 tahun 1981 tentang kitab undang undang hukum acara pidana;Undang undang No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersihdan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.


Undang undang No.31 tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan undang undang No.20 tahun 2001.

Peraturan pemerintah No.71 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.


Undang undang No.16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia, beserta peraturan pelaksanaan.Undang undang No.6 tahun 1014tentang desa, beserta peraturan pelasanaan nya;Surat himbauan komisi pemberantasan korupsi(KPK) Nomor : B.7508 terkait pengelolaan keuangan desa/ dana desa;Peraturan perundang undangan terkait desa ditingkat daerah propinsi sumatra selatan dan daerah kabupaten muara enim;Rencana anggaran  biaya (RAB) anggaran pendapatan  dan belanja deaa danau rata tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

Dalam hal ini saat ditemui awak media kepihak masyarakat Desa Danau Rata mengeluhkan dan membuat pernyataan kepada awak Media sumselnews,minggu pukul 10.00 wib (18/10/2020).

Sehubungan dengan adanya fakta dan informasi yang berkembang ditengah masyarakat yang terletak  didesa Danau rata kec.Sungai rotan kab.Muaraenim,salah satu warga desa Danau rata yang bernama Ones melayangkan pengaduannya adanya indikasi penyelewengan Dana desa (DD) anggaran tahun 2016-2019 diduga kuat dilakukan oleh Mantan kepala desa Danau Rata SISWANTO ,

Menurut ones hal ini sudah dilaporkan dengan tembusan kepada pihak intasi terkait dengan tembusan ke Menteri Desa PDTT,Pimpinan KPK,Ketua Ombusmen RI,Kepala kejaksaan Tinggi Negeri Muaraenim,Kepala kejaksaan Negeri Sumatra selatan,Kepala Polisi Daerah Sumsel,Kepala Polisi Resor Muara enim,serta Bupati Muara enim,"ungkapnya menjabarkan secara skala besar.

Senada dengan ones, ketua BPD desa Danau Rata (Umar) membenarkan dengan bukti bukti yang ada,bahwa hal ini memang terjadi adanya penyelewangan Dana DD Tahun 2016-2019 salah satunya menurut Umar Diduga ada penyelewengan Dana DD seperti pembangunan Balai desa satu pagar ditanah pribadi milik mantan kades tersebut dan juga bangunan gudang tempat penyimpanan alat alat tenda Bumdes,"Terangnya.

Atas hal ini sebagian masyarakat yang salah satunya mewakili warga berinisial "US" Keinginan mereka meminta perubahaan untuk desa ini ,baik itu program pembangunan baik pun permaslahan yang mengenai untuk kepentingan masyarakat,dan apabila Mantan kepala desa Danau Rata memang terbukti melakukan penyelewangan DD dan melakukan kesalahan hak guna jabatan,maka kami masyarakat Danau Rata mengingikan agar kepala desa ditindak dengan hukum yang berlaku.(Tim)

Posting Komentar