Oleh : Wahyu Sutono


MATAJURNALIS.COM. --- Sungguh sedih ketika melihat cover dari KORAN TEMPO yang menggambarkan Lambang Negara Garuda Pancasila yang kepalanya menengok ke kiri, padahal aslinya menengok ke kanan. Juga tulisan Bhineka Tunggal Ika yang tersisakan tulisan Bhineka, serta bulu-bulu garuda yang pada terlepas.

Kemudian 'Petaka Normal Baru' menjadi judul utama yang entah apa maksud dan tujuan yang  sebenarnya. Apakah karena terkait Covid-19 yang juga digambarkan dalam cover tersebut?


Sadarkah bahwa pemerintah sedang bekerja keras dan berkejaran dengan waktu untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini? Bukankah salah satu fungsi media seharusnya ikut membuat tenang masyarakat luas dengan berita yang terpercaya betapa pun pahitnya, namun tak lantas menabrak rambu-rambunya.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (“UU 24/2009”), bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan negara, serta simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan negara.[1] Ini menegaskan bahwa lambang negara adalah salah satu simbol negara.

Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.[2] Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.[3]

Oleh karenanya ada sanksi pidana bagi yang menghina lambang negara, seperti yang termuat pada pasal-pasal berikut:

1.   Pasal 154a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)

“Barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.”

Terkait pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 133) menjelaskan bahwa “menodai” adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghina.

2.   Pasal 57 UU 24/2009:

Setiap orang dilarang:

a.   mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara;

b.   menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;

c.   membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan

d.   menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Ancaman pidana bagi orang yang melanggar ketentuan di atas diatur dalam Pasal 68 UU 24/2009:

“Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Dasar Hukum:

1.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Referensi:

1.  R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.

2.  Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, diakses pada 21 Maret 2016 pukul 15.20 WIB.

[1] Lihat Konsiderans UU 24/2009 dan Pasal 2 UU 24/2009

[2] Pasal 1 angka 2 UU 24/2009

[3] Pasal 46 UU 24/2009

Salam NKRI Gemilang 🇮🇩🇮🇩

Posting Komentar