OGAN ILIR,MJ. --  Profesialisme Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Ogan Ilir (OI) nampaknya sedang menjadi perhatian dan keraguan dari sejumlah pihak terutama para wakil rakyat, pasalnya dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, terdapat seorang  peserta yang maju sebagai Bakal Calon Wakil Bupati (Balon Wabup) yang masih berstatus Aparatur Sipil Negara sebagai Biro Hukum di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu H Ardani SH MH. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi 3 DPRD OI Amir Hamzah SH  didampingi anggota DPRD OI Fraksi PDI Perjuanan Andika Ismail, Sabtu (5/9).


Menurutnya, kinerja Bawaslu OI patut di pertanyakan karena selama ini Oknum ASN Ardani nampak bebas mensosialisasikan dirinya sebagai Balon Wabup di Pilkada OI walaupun saat ini masih berstatus ASN. Bahkan tanpa ragu gambar dirinya terlihat ramai di berbagai media massa, maupun spanduk yang terpasang di rumah-rumah warga desa, kemudian Ardani juga terlihat selalu hadir bersama para partai politik saat bersoalisasi terkait dirinya akan mencalonkan diri sebagai BalonWabup OI.

“ Padahal jelas aturan  larangan ASN berpolitik  praktis yakni Undang-undang nomor 5 tahun 2014, tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Undang-undang nomor 10 tahun 2016. Selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 dan PP nomor 53 tahun 2010, Sanksi dijatuhkan seperti disiplin berat, sanksi disiplin ringan, ada sanksi disiplin sesuai kode etik yang berlaku. Seperti penurunan pangkat, diberhentikan dari jabatan, penundaan pangkat hingga pemecatan," tuturnya.

Ia menambahkan Sebagai seorang pelayan masyarakat dan Abdi negara ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik. Namun hal ini berbeda terbalik dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten OI, Oknum ASN Ardani ini terlihat jelas telah berpolitik praktis.

“ Hal ini bisa terjadi karena kurangnya ketegasan dari pihak Bawaslu OI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara baik, selain itu kita juga sesalkan dengan sikap oknum ASN Ardani, yang sudah pasti tahu aturan main terhadap ASN yang berpolitik praktis, beliau sendiri kita tahun sudah 32 tahun jadi ASN dan sangat mengerti dengan Hukum, karena itu kita Berharap kepada Bawaslu segera mengambil langkah tegas, jika perlu melakukan diskualifikasi atas pencalonan Pak Ardani sebagai Cawabup OI periode 2021-2026,” jelasnya.

Sementara itu Komisioner Bawaslu OI Idris dan Karlina saat dikonfirmasi melalui Via Whatsapp tidak memberikan tanggapan dengan jelas terkait pencalonan diri Ardani yang masih berstatus ASN di Pemprov Sumsel, apalagi berdasarkan informasi yang didapat diduga Ardani juga pernah dilakukan pemanggilan oleh pihak Bawaslu sebanyak dua  kali panggilan namun yang bersangkutan tidak datang.

“Coba silahkan dikonfirmasi dengan Ibu Karlina karena Domain divisi beliau ok,” ujar Idris.

Terpisah, saat dikonfirmasi via Whatsapp Karlina tidak menjawab pesan singkat yang dipertanyakan wartawan terkait persoalan tersebut.# Tim

Posting Komentar