Postingan

Menampilkan postingan dari Juli 24, 2019

Tepis Asumsi Masyarakat, Kepala BPPD Tegaskan Pempek Sepeda Bukan Sasaran Pajak

Gambar
PALEMBANG, MJ - Guna menepis asumsi masyarakat yang sedang berkembang, bahwa nasi bungkus emperan dan pempek sepeda atau pempek pikulan menjadi sasaran pajak daerah Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) kota Palembang gelar konfrensi pers terkait pengusaha sasaran pajak daerah kota Palembang. (Selasa, 23 Juli 2019) Dalam konfrensi pers tersebut, Kepala BPPD Palembang, Kgs. Sulaiman Amin, menegaskan bahwa Pajak Rumah Makan hanya dikenakan untuk rumah makan dengan omset diatas 40juta per bulan. Pajak 10% juga dikenakan untuk restoran yang mejual dalam kemasan untuk dibawa pulang, seperti nasi bungkus pempek dalam kemasan piza dan lain lain. “Memang dalam dalam peraturan daerah kota palembang disebutkan, objek pajak restoran adalah restoran dengan omzet 100ribu perhari atau tiga juta per bulan. Namun melihat kondisi di lapangan, saat ini BPPD menerapkan pajak restoran untuk yang beromzet 40juta per bulan. Dibawah itu tidak menjadi target kita,” jelas Sulaiman Amin.