PALEMBANG, MJ -- Karena dianggap lalai dalam mengawasi kegiatan sekolah, dan menyelenggarakan pendidikan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, Gubernur Sumatera Selatan akhirnya berikan jatuhkan sanksi kepada SMK Taruna Indonesia.

Surat keputusan sanksi yang dikeluarkan oleh gubernur tersebut diterima pihak sekolah pada tanggal 6 Agustus 2019. Surat itu berisi teguran tertulis berupa sanksi dan hasil investigasi bersama Disdik Sumsel.

Salah satu poin yang tertuang dalam keputusan tersebut adalah SMK Taruna Indonesia tidak boleh menerima siswa baru untuk tahun ajaran 2020-2021 mendatang.

Selain tidak boleh menerima siswa baru, Gubernur juga meminta Akreditasi SMK Taruna Indonesia juga dikaji ulang, karena menyelenggarakan proses pendidikan yang tidak sesuai dengan peraturan menteri pendidikan.

Saat dikonfirmasi awak media, Rabu (7/8/2018), Kepala SMK Taruna Indonesia, Tarmidzi, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat keputusan sanksi yang dikeluarkan oleh gubernur, Selasa kemarin (6/8/2019).

"Surat sudah diterima kemarin, kita akan evaluasi sistem seperti yang disarankan gubernur. Nanti kita sampaikan ke pihak yayasan terkait ini tidak boleh menerima siswa baru tahun 2020/2021," katanya.

Terkait larangan ada sistem semi militer di lingkungan SMK Taruna, Tarmidzi pun akan melakukan evaluasi. Salah satunya terkait sistem yang menjadi catatan dari tim investigasi pasca tewasnya 2 siswa baru saat MOS.

"Untuk pendidikan semi militer nanti kita evaluasi lagi, kita evaluasi sistem karena sejak 2005 sudah seperti itu. Tetapi kan selama ini dididik dari yang punya basic militer," tutupny.

Posting Komentar