MUARA ENIM, MJ – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim menyetujui penyerahan aset PDAM Lematang Enim dari Pemkab Muara Enim ke Pemkab Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Persetujuan penyerahan aset tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Muara Enim, dipimpin Wakil Ketua DPRD Jonidi, Selasa (27/8/2019). Rapat dihadiri Bupati Muara Enim Ahmad Yani, Wakil Bupati Juarsah, Sekda Muara Enim Hasanudin, serta para pejabat di lingkungan Pemkab Muara Enim.

Bupati Muara Enim Ahmad Yani dalam rapat tersebut menyampaikan, sebelum aset diserahkan telah dilakukan inventarisasi bersama BPK Sumatera Selatan dan Dirjen Kekayaan Negara Sumatera Selatan.

“Inventarisasi yang dilakukan berupa fisik dan nilai aset, kepemilikan aset, piutang air dan piutang non air,” kata Yani.

Menurut Yani, adapun aset yang bersumber dari dana PDAM sebesar Rp 6,1 milyar, aset yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim sebesar Rp 31.9 milyar. Kemudian aset yang bersumber dari APBD provinsi sebesar Rp. 17,8 milyar yang akan diserahkan secara langsung oleh pemerintah provinsi.

Selanjutnya aset yang bersumber dari APBN sebesar Rp 50,5 milyar yang akan diserahkan langsung oleh pemerintah pusat, piutang air sebesar Rp 7 milyar dan piutang non air sebesar Rp 316,3 milyar.

Sebelumnya, kata Yani, PDAM Lematang Enim juga telah berkonsultasi dengan BPK dan Dirjen Jenderal Kekayaan Negara. PDAM bersama eksekutif juga telah berkonsultasi mengenai legalitas, prosedur dan objek penyerahan aset PDAM Lematang Enim yang berada di wilayah Kabupaten PALI.

“Hal ini harus dilakukan, guna kelancaran pembangunan PALI dalam pemenuhan pelayanan dasar untuk kebutuhan air bersih di wilayah PALI,” pungkasnya.

Adapun aset yang diserahkan berupa berupa pipanisasi maupun peralatan lainnya yang ada di PALI. Namun mesin pembangkit ataupun intake PDAM Lematang Enim yang berada di Desa Teluk Lubuk, Muara Enim, yang selama ini menyalurkan air ke PALI, tidak turut diserahkan.

Posting Komentar