PALEMBANG, MJ - Guna menepis asumsi masyarakat yang sedang berkembang, bahwa nasi bungkus emperan dan pempek sepeda atau pempek pikulan menjadi sasaran pajak daerah Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) kota Palembang gelar konfrensi pers terkait pengusaha sasaran pajak daerah kota Palembang. (Selasa, 23 Juli 2019)

Dalam konfrensi pers tersebut, Kepala BPPD Palembang, Kgs. Sulaiman Amin, menegaskan bahwa Pajak Rumah Makan hanya dikenakan untuk rumah makan dengan omset diatas 40juta per bulan. Pajak 10% juga dikenakan untuk restoran yang mejual dalam kemasan untuk dibawa pulang, seperti nasi bungkus pempek dalam kemasan piza dan lain lain.

“Memang dalam dalam peraturan daerah kota palembang disebutkan, objek pajak restoran adalah restoran dengan omzet 100ribu perhari atau tiga juta per bulan. Namun melihat kondisi di lapangan, saat ini BPPD menerapkan pajak restoran untuk yang beromzet 40juta per bulan. Dibawah itu tidak menjadi target kita,” jelas Sulaiman Amin.

Sulaiman juga berharap, tidak hanya BPPD dan timnya yang melakukan pengawasan, masyarakat juga diharapkan dapat melakukan pengawasan kepada wajib pajak (WP) seperti restoran, tempat hiburan dan hotel.

Sesuai dengan banner yang terpasang, jika ada restoran yang memberikan struk manual, pengunjung tidak perlu bayar alias gratis. Karena ada indikasi, restoran telah melakukan pungutan pajak, tapi tidak disetorkan ke negara, dengan cara mengalabui laporan keuangan.
“Sekarang semuanya kita awasi melalui e-tax dan jika masih ada yang memberikan nota manual, artinya ada indikasi pemilik restoran melakukan penggelapan pajak yang dipungut dari masyarakat, untuk keuntungan pribadi. Itu masuk dalam penggelapan uang negara yang diberikan rakyat,” tandasnya

Posting Komentar