PRABUMULIH, MJ - Perselisihan tapal batas wilayah Kota Prabumulih - Kabupaten Muara Enim dari tahun ke tahun sepertinya belum berakhir. Kemarin (Jumat, 5 Juli 2019) ratusan massa dari Kelurahan Gunung Kemala melakukan aksi protes terhadap pemerintah kabupaten Pemkab Muara Enim. Mereka memprotes tapal batas antara kelurahan Gunung Kemala, Prabumulih - desa Desa Gunung Raja Kabupaten Muara Enim yang dianggap ditetapkan sepihak. 

Ratusan massa yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama bersama warga kelurahan Gunung Kemala kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih melakukan aksi protes dengan memasang patok tapal batas Prabumulih dititik lama yakni sekitar 2 KM dari patok baru.

Massa marah karena Pemkab Muara Enim diketahui secara sepihak telah menyerobot batas wilayah Prabumulih dengan cara memasang patok Tapal Batas yang terbuat dari semen coran. Warga pun marah dan akan membongkar patok tapal batas tersebut karena masih sengketa.

Menurut M Yunus, Ketua Gerakan Masyarakat Gunung Kemala (GMKM) mengatakan, masyarakat Gunung Kemala sangat tidak setuju dengan adanya patok tapal batas ini.
“Kami warga dan pemerintaha tidak tahu dengan adanya pemasangan patok tapal batas ini. Tapal batas yang dipasang oleh Pemkab Muara Enim itu sangat merugikan, terlebih banyak aset-aset yang ada di wilayah Prabumulih akan hilang,” ujar Yunus.

Yunus menambahkan, aset Prabumulih semuanya habis di ambil oleh mereka, apa lagi perusahaan tambang batubara juga akan melebarkan lahan demi kepentingan pribadi perusahaan. “Wilayah yang diperebutkan merupakan wilayah yang memiliki cadangan batubara yang cukup banyak. Makanya mereka berani menyerobot,” jelasnya.

Dalam aksi tersebut massa juga menuntut Gubernur Sumsel untuk mencabut hasil penentuan tapal batas tertanggal 12 Agustus 2017 lalu. Hasil penetapan tapal batas yang telah di sahkan oleh Wali Kota Prabumulih dan Ketua DPRD kota Prabumulih tersebut dianggap sepihak tanpa melibatkan masyarakat perbatasan.

Sementara itu, Mulyadi Musa, Staf ahli Wali Kota Prabumulih yang berada di lokasi menerangkan, saat ini Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM telah melayangkan surat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Kepala Bagian WAP Biro Pemerintahan Provinsi Sumsel.

“Tadi surat protes sudah kita layangkan, dan seharusnya pemasangan dan penegasan patok tapal batas yang dilakukan oleh Pemkab Muara Enim dalam kesepakatan harus menunggu Peraturan Kemendagri,” ungkapnya.

Posting Komentar