PALEMBANG, MJ - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Sumsel, memastikan adanya pencopotan jabatan ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten/ kota di Sumsel dalam Konfercab beberapa waktu lalu, merupakan kewenangan mutlak DPP PDI Perjuangan.
Hal ini diungkapkan Bendahara DPD PDI Perjuangan Sumsel, Yudha Rinaldi, terkait digantinya ketua ataupun rolling pengurus inti (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) PAC yang ada.
"Semua KSB DPC sudah terbentuk dan tinggal konsolidasi internal dalam menghadapi pilkada 2020."
"Ini sudah putusan DPP, dan bukan hak tabu ada pergeseran, jadi tidak ada alasan tidak terima, kalau tidak sreg (suka), silahkan mundur, tapi sekarang tidak ada kader yang menolak," kata Yudha  Minggu (21/7/2019).
Menurut Yudha, hasil penunjukkan KSB DPC setelah dilakukan evaluasi oleh DPP, berkaca pada hasil Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) pada April lalu.
"Jadi, ini semata- mata dalam rangka penguatan internal partai, setelah ditunjuk tinggal konsolidasi. Semua berdasarkan hasil evaluasi perolehan suara Pileg dan Pilpres lalu didaerahnya, keaktifan, kontribusi serta upaya menepis berita miring ke partai. Termasuk juga hasil psikotes dari pimpinan tersebut," tandasnya.
Mantan anggota DPRD Sumsel ini menambahkan, dari pengurus inti (KSB) di 17 Kabupaten/ kota se Sumsel, terdapat 7 daerah yang dirombak kepengurusannya, karena dinilai "gagal" ataupun perlu penyegaran.
Yaitu, Palembang, OKU, OKU Timur, OKU Selatan, Prabumulih, Lahat dan Muba.
"Salah satunya faktornya kalah Pileg di daerah itu, sehingga perlu evaluasi dan pergantian personalnya," beber Yudha.
Ia juga menepis anggapan, jika penetapan pengurus inti ini karena ada persaingan terselebung, ataupun adanya ketidak sukaan kepada pengurus tertentu.

Posting Komentar