PRABUMULIH, MJ – Harapan masyarakat agar Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) ditempati 2017 pupus sudah. Bahkan memasuki tahun 2018, penempatan untuk menghuni rusanawa kian tak pasti.
            
Tak adanya kepastian terkait rusunawa tersebut, Pemerintah Kota (pemkot) kembali melayangkan surat ke Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
            
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Elman ST, mengungkapkan terakhir pihaknya melayangkan surat 29 Desember 2017 lalu. “Dengan begitu sudah 4 kali kita layangkan surat, yang sebelum-sebelumnya surat juga sudah dilayangkan,” kata Elman.
            
Adapun isi surat tersebut beber Elman, mendesak percepatan pembangunan rusunawa serta pengadaan mubiler. “Pengadaan mubiler belum ada, pembangunan belum selesai padahal sesuai kontrak sejak mulai tanggal 16 juli 2016, untuk pengerjaan pembangunan oleh Pt Brantas Abi Karya,” terangnya.
            
Elman mengungkapkan, pihaknya tak bisa memastikan kapan Rusunawa tersebut akan ditempati. “Karena semua dari pusat, namun tetap kami desak. Mudah-mudahan surat ke-4 ini terakhir,” ungkapnya.
            
Sementara itu, tak hanya Pemerintah Kota (pemkot) yang kecewa dengan belum selesainya Rusunawa. Tak sedikit masyarakat yang mengaku kecewa atas proyek yang berasal dari Kementerian PUPR Rp 19 Miliar itu. “Padahal berharap segera dihuni, setahun sejak pembangunan sudah lewat. Sekarang jugo belum ado kabar. Jelas kami masyarakat ini nunggu kabar,” kata Wandi salah satu warga.

Padahal saat Groud Breaking 2 Agustus 2016 silam, yang dihadiri oleh Perwakilan Kemen PUPR, Arief Barkot Siregar ketika itu. Project Manager PT Brantas Abipraya (Persero) selaku pihak ketiga, Syawalhadi mengatakan jika target penyelesaian proyek dilahan senilai 1 Ha di komplek Islamic Center (IC) itu rampung akhir Desember 2016.

Sementara ditahun 2017, Rusunawa tak kunjung selesai, bahkan pihak pemborong beberapa kali meminta waktu untuk menyelesaikan rusunawa. Dan  karena belum juga ada kepastian pemerintah kota melayangkan surat ke Kementerian.

Posting Komentar